JAKARTA – Tingginya biaya logistik di Indonesia kembali menjadi perhatian di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi aktivitas ekonomi sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya beban operasional pelaku usaha, menekan daya saing ekspor nasional, sekaligus berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai persoalan mahalnya biaya logistik tidak bisa hanya dilihat dari sisi transportasi semata. Menurutnya, masalah ini berkaitan erat dengan persoalan struktural yang masih terjadi dalam perekonomian nasional.
Ia menjelaskan bahwa belum meratanya pembangunan ekonomi di berbagai wilayah menjadi salah satu faktor utama. Ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antar daerah, tata kelola regulasi yang belum efisien, birokrasi yang masih berbelit, hingga munculnya biaya ekonomi informal akibat lemahnya penegakan hukum disebut ikut memperbesar biaya logistik nasional.
Yukki menegaskan, solusi jangka panjang tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik. Menurutnya, perlu pembentukan struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, serta pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Saat ini, aktivitas ekonomi nasional masih banyak terpusat di Pulau Jawa. Sementara itu, berbagai sektor unggulan seperti pertambangan, perikanan, dan perkebunan justru tersebar di luar Jawa. Ketimpangan ini memicu arus barang yang tidak seimbang dan berdampak pada tingginya biaya distribusi.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak armada logistik seperti truk, kapal, maupun kontainer kembali tanpa muatan atau mengalami empty backhaul, yang pada akhirnya menambah inefisiensi biaya.
Selain itu, struktur perdagangan Indonesia juga dinilai masih belum optimal. Dominasi skema impor CIF (Cost, Insurance & Freight) dan ekspor FOB (Free on Board) membuat nilai tambah pada sektor logistik, pelayaran, dan asuransi lebih banyak dinikmati pihak luar negeri. Situasi ini membuat Indonesia kerap hanya berperan sebagai pemasok komoditas tanpa menguasai rantai nilai logistik dan perdagangan internasional secara penuh.
Sebagai langkah jangka panjang, Yukki menilai percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi nasional menjadi strategi penting untuk menekan biaya logistik secara struktural. Menurutnya, penguatan sektor unggulan seperti mineral dan energi, pertanian, perikanan, hingga perkebunan dapat mendorong terbentuknya sistem logistik yang lebih efisien.
Jika produksi, industri, dan konsumsi berkembang lebih merata di berbagai daerah, maka keseimbangan arus barang akan tercipta secara alami. Hal ini juga berpotensi meningkatkan utilisasi rantai pasok nasional.
Re-industrialisasi dan hilirisasi disebut dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, termasuk melalui pengembangan kawasan industri, manufaktur, cold chain, pergudangan, hingga jaringan distribusi regional.
Dengan meningkatnya produksi barang bernilai tambah di daerah penghasil komoditas, arus perdagangan dua arah dinilai bisa menjadi lebih seimbang. Kondisi tersebut diyakini akan meningkatkan utilisasi kapal, truk, serta kontainer dalam rantai distribusi nasional.
Tanpa percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia dinilai masih berisiko menghadapi ketimpangan logistik yang berkelanjutan akibat belum optimalnya aktivitas manufaktur bernilai tambah di berbagai wilayah.
Sumber: Tribunnews
