JAMBI – Antrean panjang kendaraan diesel di sejumlah SPBU sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Riau masih terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi logistik dan aktivitas transportasi antarwilayah.
Di sejumlah titik, antrean truk, bus, dan kendaraan berbahan bakar diesel terlihat mengular hingga memakan sebagian badan jalan. Para pengemudi mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi, sehingga berdampak pada efisiensi waktu perjalanan dan biaya operasional.
Jalur Jambi-Riau sendiri merupakan salah satu koridor logistik utama di Pulau Sumatera yang melayani distribusi berbagai komoditas, mulai dari hasil perkebunan, produk industri, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Gangguan terhadap akses bahan bakar di jalur tersebut dinilai berpotensi memengaruhi rantai pasok dan distribusi barang.
Meski demikian, Pertamina dan pemerintah daerah menyatakan bahwa pasokan BBM subsidi masih dalam kondisi aman. Bahkan, distribusi solar di sejumlah wilayah telah ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta mengurangi kepadatan antrean di SPBU.
Berdasarkan berbagai keterangan yang dihimpun, salah satu faktor yang diduga memicu lonjakan antrean adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM non-subsidi yang beralih ke Bio Solar subsidi. Selisih harga yang cukup signifikan membuat sebagian pemilik kendaraan diesel memilih menggunakan solar subsidi untuk menekan biaya operasional.
Selain itu, tingginya aktivitas kendaraan logistik dan angkutan niaga di koridor Jambi-Riau turut meningkatkan kebutuhan BBM subsidi. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan solar meningkat lebih cepat dibandingkan pola konsumsi sebelumnya.
Sejumlah pihak juga menyoroti aspek pengawasan distribusi BBM subsidi. Muncul kekhawatiran bahwa sebagian pengguna yang mengakses solar subsidi tidak seluruhnya berasal dari kelompok yang menjadi sasaran program subsidi pemerintah. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, kuota yang tersedia berpotensi semakin tertekan.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jambi, M. Hafiz Fattah, menilai tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi menjadi salah satu faktor yang memicu berbagai penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem barcode dan pendataan penerima BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan maupun pelangsiran BBM subsidi dinilai perlu diperkuat melalui kolaborasi antara Pertamina dan aparat penegak hukum.
Pelaku usaha logistik berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani. Apabila antrean solar subsidi berlangsung dalam jangka panjang, biaya operasional transportasi berpotensi meningkat dan berdampak pada biaya distribusi barang serta harga kebutuhan masyarakat.
Sumber: sumatera24jam.com
