JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri logistik nasional. Sejumlah tantangan struktural yang berkaitan dengan perpajakan, kepabeanan, serta klasifikasi usaha dinilai masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
Ketua DPW ALFI Jawa Barat, Irfan Hakim, mengungkapkan bahwa terdapat tiga isu utama yang saat ini menjadi perhatian industri logistik. Ketiga isu tersebut meliputi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor logistik, penyesuaian klasifikasi usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), serta perlunya harmonisasi kebijakan fiskal dengan praktik operasional logistik di kawasan industri manufaktur.
Menurut Irfan, perubahan regulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia usaha. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari kondisi global, perkembangan domestik, maupun kebijakan pemerintah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kejelasan klasifikasi usaha tetap menjadi kebutuhan mendasar bagi pelaku bisnis. KBLI, menurutnya, merupakan salah satu landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga kepastian aturan sangat dibutuhkan untuk mendukung aspek legalitas dan keberlangsungan bisnis.
Sebagai upaya mencari solusi atas berbagai tantangan tersebut, ALFI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Forum tersebut menjadi sarana diskusi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna jasa logistik untuk merespons berbagai perubahan regulasi yang terus berkembang. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem logistik yang lebih kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
Irfan menjelaskan bahwa berbagai masukan yang diperoleh dari forum tersebut akan dirangkum menjadi policy brief yang nantinya disampaikan kepada pemerintah. Hasil diskusi tersebut juga akan menjadi bagian dari konsolidasi menjelang penyelenggaraan ALFI Convex 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28–30 Oktober 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Menurutnya, ALFI Convex merupakan forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor logistik untuk bertukar gagasan, menyusun solusi, dan membahas berbagai isu yang dihadapi industri.
Sementara itu, perwakilan perusahaan logistik di kawasan Cikarang Selatan, Muslim, menilai forum diskusi tersebut memberikan pemahaman yang lebih luas terkait perubahan KBLI serta dampaknya terhadap aspek perpajakan dan kepabeanan. Ia menyebut informasi yang diperoleh menjadi bekal penting bagi perusahaan untuk segera menyesuaikan proses bisnis dengan regulasi yang berlaku.
Sumber: validnews.id
