Jakarta – Kementerian Perhubungan saat ini terus memperkuat sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif. Hal ini sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Karenanya peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu di dorong dan dioptimalkan.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam seminar dengan tema “Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia” di Jakarta, Selasa (16/7). Seminar ini merupakan penguatan dan sosialisasi capaian kolaborasi dan integrasi aplikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Inaportnet, sebagai bagian dari National Single Window dan National Logistics Ecosystem (NLE). Adapun peserta seminar berasal dari 18 Kementerian/Lembaga.
“Sistem digital menjadi satu terobosan. Oleh karenanya kami terus lakukan peningkatan, bahkan nanti akan ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan. Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa aplikasi di seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak usah terlalu banyak, karena akan membuat masyarakat semakin susah,” kata Budi dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).
Dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan.
Inaportnet sudah menjangkau 264 UPT Pelabuhan Laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan. “Kami terus berkolaborasi antar kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, baik pada pelayanan dan perizinan kapal, maupun pada sistem kontrol distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi dan kolaborasi ini, khususnya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan,” jelas Budi.
Budi menilai implementasi NLE di Indonesia menjadi semakin penting jika dikatakan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu. Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.
Penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.
“Saya berharap kepada semua lini Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi,” ujar dia.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Anthoni Arif Priadi, Asisten Deputi Menko Maritim dan Investasi, Djoko Hartoyo, Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib serta perwakilan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Sumber : https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7444009/tingkatkan-layanan-logistik-pemerintah-geber-digitalisasi-pelabuhan
