SURABAYA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberlakuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dinilai dapat berdampak pada stabilitas industri logistik nasional.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam agenda reses yang digelar di Graha Kadin Jawa Timur, Surabaya, Rabu (6/5/2026).
Ketua DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, mengatakan perubahan klasifikasi usaha dalam KBLI 2025 berpotensi mempersempit ruang lingkup bisnis Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan mengganggu sistem logistik terintegrasi yang selama ini berjalan.
Menurutnya, pelaku usaha logistik khawatir kebijakan baru tersebut akan memunculkan beban tambahan berupa penyesuaian administrasi dan peningkatan biaya operasional dalam waktu singkat.
“Model bisnis logistik terintegrasi selama ini sudah berjalan efektif. Jika klasifikasi usaha diubah secara signifikan, maka dikhawatirkan akan memengaruhi rantai pasok yang telah terbentuk,” ujar Sebastian.
ALFI Jatim juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan persaingan usaha. Regulasi baru dinilai dapat membuka peluang dominasi perusahaan besar, termasuk perusahaan bermodal asing, sehingga berdampak pada keberlangsungan UMKM logistik lokal.
Selain itu, ALFI menyoroti proses penyusunan KBLI 2025 yang dianggap belum melibatkan asosiasi dan pelaku usaha secara optimal. Padahal, keterlibatan industri dinilai penting agar regulasi yang diterapkan tetap sesuai dengan kondisi bisnis di lapangan dan praktik internasional.
Atas dasar itu, ALFI meminta pemerintah menunda atau merevisi pemberlakuan KBLI 2025, sekaligus mengembalikan kode KBLI untuk sektor JPT seperti sebelumnya.
Di sisi lain, ALFI juga mendorong optimalisasi sistem transportasi multimoda untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai Indonesia perlu memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara kepulauan dengan memperkuat integrasi transportasi darat, laut, dan udara.
Saat ini, sekitar 90 persen distribusi logistik nasional masih bergantung pada jalur darat. Sementara kontribusi transportasi laut dan udara dinilai belum optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya logistik nasional masih tinggi akibat kemacetan, keterbatasan infrastruktur, hingga konektivitas pelabuhan yang belum maksimal.
ALFI menilai penguatan konektivitas antarmoda, penyederhanaan perizinan, percepatan layanan kepabeanan, hingga pengembangan jalur kereta barang dan digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia.
Sumber:
KabarBaik.co, Kanalsatu.com, HaloIndonesia.co.id
