Sistem Inaportnet Disinggung Ketua KPK, Sudah Diterapkan di Mana Saja?

Sabtu, 13 Nov 2021 10:48 WIB
SHARE

Jakarta – Pelabuhan menjadi salah satu tempat ‘basah’ yang rawan tindak korupsi. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri salah satu penyebab banyaknya tindak korupsi di pelabuhan karena banyaknya otoritas pelabuhan yang tidak menggunakan sistem aplikasi.
Sistem yang dimaksud adalah Inaportnet, yang fungsinya mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan.

Aturan mengenai Inaportnet tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.

“Inaportnet dalam pemberian pelayanan, monitoring dan evaluasi, serta belum terintegrasinya dengan layanan badan usaha pelabuhan. Hal ini tentu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara,” kata Firli dalam webinar Stranas KPK, Kamis (11/11/2021).

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan mengatakan implementasi Inaportnet sudah dilakukan di berbagai pelabuhan yang ada di Indonesia. Sistem ini telah diterapkan sejak 2016.

“Penerapan Inaportnet yang konsisten dan termonitor dengan baik , pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam keterangannya.

Arif mengatakan Inaportnet memang dapat mendorong peningkatan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan lebih cepat, valid, transparan dan terstandar.

“Inaportnet sebagai bentuk digitalisasi pelabuhan, diharapkan juga dapat menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional sehingga dapat menciptakan biaya yang optimal,” papar Arif.

Manfaat lainnya adalah dapat memperlancar arus barang di pelabuhan karena Inaportnet menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari serta 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Inaportnet ini juga didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Adapun Sistem Internal Kemenhub antara lain meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI).

Dalam implementasi Inaportnet ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) mendapat mandat untuk memberikan pendampingan kepada para pengguna jasa. Pendampingan dilakukan bekerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia pada masing-masing Kantor Cabang dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lainnya.

Selanjutnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) juga harus selalu melakukan evaluasi pelayanan kapal dan barang dengan menggunakan Inaportnet secara berkala dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut guna bahan perbaikan dan pengembangan aplikasi, perbaikan proses bisnis dan perbaikan regulasinya.

“Inaportnet sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan daya saing pelabuhan yang lebih baik. Inaportnet juga menjadi pintu gerbang utama dalam lingkungan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE),” tutup Arif.
Hingga saat ini Inaportnet telah dimanfaatkan di 54 pelabuhan, yaitu:

  1. Belawan
    2. Tg. Priok
    3. Tg Perak
    4. Makassar
    5. Tg Emas,
    6. Dumai
    7. Pekanbaru,
    8. Teluk Bayur
    9. Jambi
    10. Pulau Baai
    11. Palembang
    12. Panjang
    13. Banten
    14. Tg. Pinang
    15. Pontianak
    16. Tg Pandan
    17. Cirebon
    18. Cilacap
    19. Benoa
    20. Banjarmasin
    21. Gresik
    22. Tg. Balai Karimun
    23. Kotabaru/Batulicin
    24. Balikpapan
    25. Samarinda
    26. Bontang
    27. Kendari
    28. Bitung
    29. Ternate
    30. Ambon
    31. Sorong
    32. Jayapura
    33. Pangkal Balam
    34. Tg. Buton
    35. Patimban
    36. Teluk Palu
    37. Kuala Tanjung
    38. Kijang
    39. Tg. Wangi
    40. Sunda Kelapa
    41. Lembar
    42. Kupang
    43. Sampit
    44. Tarakan
    45. Manado
    46. Pare-pare
    47. Gorontalo
    48. Biak
    49. Bau-bau
    50. Kep.Seribu
    51. Marunda
    52. Muara Angke
    53. Satui
    54. Batam

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5807351/sistem-inaportnet-disinggung-ketua-kpk-sudah-diterapkan-di-mana-saja?_ga=2.81604055.1500114755.1636604755-1588502321.1591153436